IMPLEMENTASI KEBIJAKAN APLIKASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI DI SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SULAWESI TENGAH

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tuntutan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mendorong digitalisasi pengelolaan persuratan dan kearsipan melalui aplikasi SRIKANDI. Meskipun telah diterapkan, implementasi aplikasi SRIKANDI di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah masih menghadapi berbagai kendala sehingga belum berjalan secara optimal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Analisis dilakukan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan aplikasi SRIKANDI di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah belum berjalan secara optimal. Pada aspek komunikasi, penyampaian informasi telah dilakukan melalui sosialisasi, bimbingan teknis, koordinasi, dan komunikasi internal, namun belum merata karena tidak seluruh operator mengikuti bimbingan teknis secara langsung. Pada aspek sumber daya, implementasi didukung oleh sumber daya manusia, informasi, kewenangan, serta sarana dan prasarana, tetapi masih terkendala keterbatasan jumlah operator, tingginya beban kerja, serta gangguan jaringan internet dan sistem aplikasi yang biasa error. Pada aspek disposisi, aparatur menunjukkan sikap menerima dan mendukung penerapan aplikasi SRIKANDI, namun pemanfaatan fitur disposisi elektronik belum dilakukan secara konsisten karena proses disposisi masih banyak dilakukan secara manual. Pada aspek struktur birokrasi telah tersedia pembagian tugas, koordinasi, kewenangan, dan Standar Operasional Prosedur (SOP), tetapi implementasinya belum konsisten karena mekanisme persuratan dan disposisi masih dilaksanakan secara manual bersamaan dengan penggunaan aplikasi SRIKANDI. Penelitian ini merekomendasikan pemerataan bimbingan teknis, penguatan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi informasi, optimalisasi pemanfaatan seluruh fitur aplikasi, serta pengawasan penerapan SOP secara berkelanjutan agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih optimal. Kata kunci: implementasi kebijakan, SRIKANDI, kearsipan digital, administrasi publik, Sekretariat DPRD