IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PALU

Putri Amelia, B 101 22 008 Judul Penelitian “Implementasi Kebijakan
Pencegahan dan Penanggulangan Perkawinan pada Usia Anak di Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu”. Dibimbing
oleh Mustainah selaku pembimbing utama bersama Muhammad Rapi
sebagai pembimbing pendamping.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana
implementasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan perkawinan pada usia
anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota
Palu. Implementasi kebijakan dalam penelitian ini dianalisis menggunakan teori
George C. Edward III yang menitikberatkan pada empat variabel utama, yaitu
komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe studi kasus. Informan
penelitian terdiri atas Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas
Keluarga, staf Pengarusutamaan Gender, staf Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Palu, pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Mantikulore
dan Palu Selatan, serta staf Kantor Kementerian Agama Kota Palu. Teknik
pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi
untuk memperoleh data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa implementasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan perkawinan pada
usia anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu
secara umum telah berjalan cukup baik, namun masih menghadapi beberapa
kendala. Dari aspek komunikasi, penyampaian informasi, koordinasi, dan
sosialisasi kebijakan telah terlaksana dengan jelas dan konsisten, meskipun
pelaksanaannya masih bersifat insidental dan belum dilakukan secara rutin. Dari
aspek sumber daya, kualitas sumber daya manusia dinilai memadai, namun jumlah
staf masih terbatas sehingga berdampak pada beban kerja dan pelaksanaan program
di lapangan. Dari aspek disposisi, para pelaksana menunjukkan pemahaman,
komitmen, dan motivasi yang tinggi dalam menjalankan kebijakan pencegahan
perkawinan anak. Sementara itu, dari aspek struktur birokrasi, pelaksanaan
kebijakan telah didukung oleh pembagian tugas yang jelas dan mekanisme
koordinasi antarinstansi, namun belum didukung oleh Standar Operasional
Prosedur (SOP) khusus mengenai pencegahan perkawinan usia anak serta
koordinasi lintas sektor yang dilakukan secara berkelanjutan. Oleh karena itu,
diperlukan penguatan sumber daya, penyusunan SOP khusus, serta peningkatan
koordinasi antarinstansi untuk mendukung implementasi kebijakan secara terpadu
dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Perkawinan Anak, Komunikasi,
Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi