IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI KABUPATEN SIGI

Nurfahirah, Stambuk B10122030 “Implementasi Kebijakan Perlindungan
Pekerja Migran Indonesia Di Kabupaten Sigi”. Di bimbing oleh Slamet Riadi
selaku Pembimbing I dan Nasrullah Selaku Pembimbing II.
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih tingginya keberangkatan Pekerja
Migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural di Kabupaten Sigi yang didominasi
oleh perempuan, serta masih ditemukannya berbagai permasalahan seperti
eksploitasi, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), kekerasan, dan belum
optimalnya pelindungan bagi purna pekerja migran. Sebagai upaya mengatasi
permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sigi menetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi peraturan tersebut
berdasarkan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang meliputi
komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian
menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Data dikumpulkan
melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis
menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi
kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji
melalui triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi
Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2022 belum berjalan optimal.
Aspek komunikasi telah dilaksanakan melalui sosialisasi dan koordinasi
antarinstansi, tetapi penyebaran informasi belum merata. Aspek sumber daya
masih terkendala keterbatasan SDM, anggaran, data, serta sarana dan prasarana.
Aspek disposisi menunjukkan adanya komitmen pelaksana, namun pelindungan
purna pekerja migran belum berkelanjutan. Sementara itu, aspek struktur birokrasi
telah memiliki SOP dan pembagian kewenangan, tetapi belum didukung regulasi
teknis dan koordinasi lintas sektor yang terintegrasi. Disimpulkan bahwa
implementasi kebijakan belum optimal sehingga diperlukan penguatan
komunikasi, sumber daya, regulasi pelaksana, dan koordinasi agar pelindungan
pekerja migran terlaksana secara efektif, terpadu, dan berkelanjutan.
Kata Kunci: Implementasi kebijakan, Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi,
Struktur Birokrasi, Peraturan Daerah.