Implementasi Kebijakan Perizinan Usaha Miko Kecil Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pin Kabupaten Sigi

ABSTRAK
Nurul Ilmah B 101 19 236, Implementasi Kebijakan Perizinan Usaha Mikro
Kecil Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sigi. Dosen Pembimbing I Nasir Mangngasing dan Dosen
Pembimbing II Andi Maman Firmansyah.
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan implementasi kebijakan
perizinan usaha mikro kecil di Kabupaten Sigi, khususnya terkait pemahaman
pelaku usaha terhadap mekanisme perizinan berbasis risiko melalui sistem Online
Single Submission (OSS-RBA). Meskipun jumlah UMKM di Kabupaten Sigi
cukup besar dan menjadi penopang ekonomi daerah, observasi awal menunjukkan
bahwa banyak pelaku usaha belum memahami legalitas usaha serta prosedur
perizinan elektronik, sehingga berdampak pada rendahnya kepatuhan terhadap
aturan dan keterbatasan akses informasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan perizinan usaha mikro
kecil di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Kabupaten Sigi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan
teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis
data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perizinan
usaha mikro kecil berbasis OSS-RBA di Kabupaten Sigi telah memiliki dasar
hukum yang jelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan
Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 7 Tahun 2022. Dari sisi komunikasi,
sosialisasi kebijakan sudah dilakukan melalui berbagai saluran, namun belum
optimal menjangkau seluruh pelaku usaha. Sumber daya manusia di DPMPTSP
dinilai cukup kompeten, tetapi masih terbatas dalam jumlah dan distribusi, terutama
di bidang pengawasan. Disposisi pelaksana menunjukkan sikap positif dalam
mendukung kebijakan, meskipun masih terkendala budaya kerja dan lemahnya
ketegasan sanksi. Struktur birokrasi sudah memiliki mekanisme pengawasan
berjenjang, tetapi pelaksanaannya di lapangan sering bersifat formalitas.
Lingkungan sosial dan ekonomi mendukung karena tingginya motivasi masyarakat
untuk berusaha, namun literasi teknologi yang rendah menjadi hambatan utama.
Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa implementasi kebijakan perizinan
usaha mikro kecil di Kabupaten Sigi berjalan cukup baik, tetapi belum optimal.
Diperlukan penguatan sosialisasi secara rutin, peningkatan literasi digital
masyarakat, penambahan dan peningkatan kompetensi SDM, serta ketegasan dalam
penegakan sanksi agar kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan
manfaat maksimal bagi pelaku usaha serta pembangunan ekonomi daerah.
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Perizinan Usaha Mikro Kecil, OSS-RBA,
DPMPTSP Kabupaten Sigi