EFEKTIVITAS PENILAIAN KEPATUHAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK OLEH OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN SULAWESI TENGAH DI KABUPATEN DONGGALA

Aisyah Citra, Nomor Stambuk B10122072, Dengan judul Skripsi, “Efektivitas Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah Di Kabupaten Donggala” Di bawah bimbingan Ibu Mustainah sebagai pembibing I dan Bapak Dandan Haryono sebagai pembimbing II
Pelaksanaan penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Donggala masih menghadapi beberapa kendala, seperti belum optimalnya pemenuhan standar pelayanan publik pada beberapa instansi serta keterbatasan sumber daya pendukung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah di Kabupaten Donggala. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penilaian kepatuhan telah berjalan efektif. Dari aspek produktivitas, penilaian menghasilkan laporan, nilai kepatuhan, dan rekomendasi perbaikan yang mendorong peningkatan nilai Kabupaten Donggala dari zona merah pada tahun 2023 menjadi zona kuning pada tahun 2024. Dari aspek kemampuan adaptasi, Ombudsman mampu menyesuaikan proses penilaian dengan kondisi lapangan melalui observasi, verifikasi, dan penggalian informasi dari penyelenggara maupun masyarakat. Dari aspek kepuasan kerja, semangat dan motivasi kerja tim tetap terjaga meskipun terdapat keterbatasan personel. Sementara itu, dari aspek pemanfaatan sumber daya, sumber daya manusia, keuangan, waktu, dan teknologi dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan penilaian meskipun masih terdapat beberapa kendala.
Kesimpulannya, pelaksanaan penilaian kepatuhan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah di Kabupaten Donggala dinilai efektif dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, meskipun masih terdapat aspek yang perlu ditingkatkan, terutama pada ketersediaan sumber daya manusia.
Kata kunci: efektivitas, penilaian kepatuhan, ombudsman, pelayanan publik.