IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM PELATIHAN KERJA NASIONAL DI DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA KOTA PALU

ABSTRAK
Filadelfyesa Rompas Stambuk B10122035, Judul Penelitian: “Implementasi
kebijakan Sistem Pelatihan Kerja Nasional Di Dinas Koperasi Usaha Mikro
Kecil dan Menengah dan Tenaga kerja kota Palu” Pembimbing I : Rizali
Djaelangkara, Pembimbing II : Muhammad Rapi.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Kebijakan
Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja
Kota Palu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan
deskriptif. Informan penelitian terdiri atas Kepala Bidang Penempatan dan
Pelatihan Tenaga Kerja, dua orang staf pelaksana, serta dua orang peserta
pelatihan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi,
kemudian dianalisis menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana.
Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Thomas B. Smith yang
meliputi Kebijakan yang diidealkan (idealized policy), Kelompok Sasaran (target
group), Organisasi Pelaksana (implementing organization), dan Faktor
Lingkungan (environmental factors).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Sistem Pelatihan
Kerja Nasional di Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Kota Palu masih
kurang optimal. Aspek idealized policy telah berjalan cukup baik karena tujuan
dan program pelatihan telah mengacu pada Permenakertrans Nomor 8 Tahun
2014. Namun, pada aspek target group masih terdapat kendala dalam penyebaran
informasi, mekanisme seleksi peserta, dan keterbatasan kuota. Aspek
implementing organization juga masih menghadapi keterbatasan sumber daya
manusia, sarana prasarana, serta belum adanya monitoring pascapelatihan.
Sementara itu, pada aspek environmental factors, dukungan pemerintah daerah
telah tersedia, tetapi kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri serta
keterbatasan modal peserta masih menjadi hambatan.
Dengan demikian, implementasi Kebijakan Sistem Pelatihan Kerja Nasional
(Sislatkernas) pada Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Kota Palu dapat
disimpulkan masih Kurang optimal sehingga tujuan kebijakan untuk
menghasilkan tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing belum tercapai
secara maksimal.
Kata Kunci: Implementasi kebijakan, Sistem Pelatihan Kerja nasional,
Thomas B. Smith