IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR TRADISIONAL DI MARANATA KECAMATAN SIGI BIROMARU KABUPATEN SIGI

Renaldi Rifail (B10121260), dengan judul Implementasi Kebijakan
Pelayanan Retribusi Pasar Tradisional di Maranata Kecamatan Sigi Biromaru
Kabupaten Sigi Dibimbing Oleh Bapak Muzakir Tawil selaku pembimbing utama
bersama Bapak Subhan Haris selaku pembimbing pendamping.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi kebijakan
retribusi pelayanan Pasar Tradisional Maranata di Kecamatan Sigi Biromaru,
Kabupaten Sigi. Kebijakan retribusi pasar merupakan salah satu sumber
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki peran penting dalam mendukung
kemandirian keuangan daerah. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan
berbagai permasalahan, seperti ketidaksesuaian tarif dengan Peraturan Daerah
Nomor 11 Tahun 2017, tidak konsistennya pemberian karcis sebagai bukti
pembayaran, pencatatan yang masih dilakukan secara manual, serta lemahnya
pengawasan yang berpotensi menimbulkan kebocoran penerimaan retribusi.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian
deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi,
dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif yang meliputi
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan
sebagai pisau analisis adalah model implementasi kebijakan George C. Edward III
yang menekankan empat indikator utama, yaitu komunikasi, sumber daya,
disposisi, dan struktur birokrasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan retribusi
pelayanan pasar di Pasar Tradisional Maranata belum berjalan secara optimal.
Dari aspek Komunikasi, sosialisasi kebijakan belum dilakukan secara maksimal
sehingga pedagang belum sepenuhnya memahami tarif resmi. Dari aspek sumber
daya, masih terdapat keterbatasan sarana administrasi dan sistem pencatatan. Dari
aspek disposisi, komitmen dan kedisiplinan petugas masih perlu ditingkatkan,
khususnya dalam pemberian karcis sebagai bukti pembayaran resmi. Sementara
dari aspek struktur birokrasi, mekanisme pengawasan dan koordinasi antar unit
belum berjalan efektif sehingga membuka peluang terjadinya penyimpangan.
Meskipun realisasi penerimaan retribusi mengalami peningkatan dari tahun 2022
hingga 2024, perbaikan sistem pengelolaan, transparansi, dan pengawasan tetap
diperlukan agar implementasi kebijakan berjalan lebih efektif dan akuntabel.
Kata Kunci: komunikai, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi,