IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA PALU

ABSTRAK

Leysa Ivana (B10121045) dengan judul penelitian “Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Palu”, dibimbing oleh Slamet Riadi sebagai pembimbing I dan Syarif Permana Salingkat sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana kebijakan penataan ruang terbuka hijau telah dilaksanakan oleh instansi terkait, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaan kebijakan, serta memberikan gambaran mengenai efektivitas implementasi kebijakan dalam mencapai target penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Palu. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan teori Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2006) yang mencakup enam aspek: Standar dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, Komunikasi antar Badan Pelaksana, Karakteristik Badan Pelaksana, Sikap Pelaksana (Disposisi), Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan 5 informan terkait implementasi kebijakan penataan ruang terbuka hijau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penataan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Palu berdasarkan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn telah berjalan, namun belum optimal. Standar dan sasaran kebijakan telah ditetapkan secara jelas melalui target penyediaan RTH sebesar 30%, tetapi pencapaiannya masih terkendala oleh keterbatasan lahan dan keterbatasan anggaran. Dari aspek sumber daya, masih terdapat keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana yang menyebabkan pengembangan RTH lebih difokuskan pada pemeliharaan daripada penambahan kawasan baru. Karakteristik badan pelaksana menunjukkan adanya pembagian tugas yang jelas antarinstansi, namun belum didukung oleh unit khusus yang menangani RTH secara spesifik. Komunikasi dan koordinasi antarorganisasi telah terjalin, meskipun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan. Sikap pelaksana menunjukkan komitmen yang baik terhadap pelaksanaan kebijakan, namun pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya. Selain itu, kondisi ekonomi, sosial, dan politik turut memengaruhi implementasi kebijakan, terutama keterbatasan anggaran daerah, tingkat kesadaran masyarakat, dan perubahan prioritas pembangunan. Secara keseluruhan, implementasi kebijakan RTH di Kota Palu memerlukan penguatan sumber daya, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta partisipasi masyarakat agar tujuan penyediaan dan pengelolaan RTH dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Ruang Terbuka Hijau (RTH), Standar dan Sasaran Kebijakan