EVALUASI KEBIJAKAN PENERAPAN E-GOVERNMENT BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KECAMATAN PALU SELATAN KOTA PALU

Ahmad B 101 19 115, dengan judul “Evaluasi Kebijakan Penerapan E-
Government Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Kecamatan Palu Selatan Kota Palu “. Dibimbing oleh Rizali Djaelangkara
Selaku Pembimbing Utama bersama Muhammad Rapi Selaku Pendamping
Pembimbing.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji evaluasi proses pada penerapan E-government yang termuat dalam satuan layanan publik oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kecamatan Palu Selatan Kota Palu melalui Aplikasi Jamsostek Mobile berdasarkan Peraturan Walikota Palu Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada penelitian ini menggunakan dasar
penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif dan menggunakan metode purposive sampling dalam menghimpun data dari informan. Sedangkan didalam penelitian ini terdapat 6 informan, 2 orang dari pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan 4 orang terdiri dari peserta formal maupun informal Badan penyelenggara jaminan sosial Di Kecamatan Palu Selatan. Untuk mengetahui hasil pada Evaluasi proses kebijakan penerapan E-government oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kecamatan Palu Selatan Kota Palu menurut William N. Dunn ada enam indikator yaitu Efektifitas, Efisiensi,
Kecukupan, Perataan, Responsivitas, dan Ketepatan. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa penerapan E-government Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kecamatan Palu Selatan Kota Palu sudah terlaksana tetapi masih kurang maksimal dilihat dari beberapa aspek yang belum berjalan dengan baik yaitu efektifitas dan perataan sedangkan 4 aspek lainya yaitu Efisiensi,Kecukupan, Responsivitas dan Ketepatan sudah terlaksana
dengan Baik. Faktor pendukung dalam penerapan E-government ini adalah fasilitas dari pihak BPJS Ketenagakerjaan yang sudah memamadai dan keterlibatan pihak ketiga sedangkan faktor penghambatnya adalah ketidakmampuan peserta mengoperasikan layanan E-government dan tidak adanya kepastian aturan yang mengharuskan peserta menggunakan layanan E-government
dari pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Kata Kunci : Evaluasi, E-government , BPJS Ketenagakerjaan, Jamsostek
Mobile, pelayanan