EVALUASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK PADA KANTOR WALIKOTA PALU

ABSTRAK
Ni Kadek Afrila Ardini, B10120088. “Evaluasi Kebijakan Kawasan
Tanpa Rokok pada Kantor Walikota Palu”. Skripsi program Studi Ilmu
Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tandulako.
Dibimbing oleh Bapak Abdul Rivai (Pembimbing I) dan Agusta Sri Astuti
(Pembimbing II)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Evaluasi Kebijakan
Kawasan Tanpa Rokok pada Kantor Walikota Palu. Metode penelitian yang
digunakan Deskriptif Kualitatif, yaitu memberikan gambaran tentang fenomena
atau fokus permasalahan yang tengah diteliti yang terjadi di lokasi penelitian
sesuai fakta yang ada. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah
observasi, wawancara informan secara mendalam dan dokumentasi untuk
mengumpulkan data yang dibutuhkan berupa data primer dan sekunder.
Sedangkan informan dalam penelitian ini berjumlah 6 orang, teori yang digunakan
dalam penelitian ini adalah Wiliam N Dun dimana ada lima indikator yang
digunakan dalam tahapan Evaluasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok pada Kantor
Walikota Palu. Keenam indikator tersebut yaitu: Efektifitas, Efesiensi,
Kecukupan, Perataan, Responsivitas dan Ketepatan.
Hasil penelitian menunjukan bahwa Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok
pada Kantor Walikota Palu, di lihat dari indikator teori Wiliam N Dunn yaitu:
Efektifitas, Efesiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas dan Ketepatan tidak
berjalan dengan baik. Hal ini ditandai dengan kebijakan ini hanya efektif berjalan
pada awal kebijakan di tetapkan, ditemukannya asbak sebagai perangkat
penunjang kegitan merokok, tidak adanya ketaatan, komitmen, ketegasan penegak
peraturan, tidak tersediannya ruang khusus merokok dan tidak adanya sanksi bagi
yang melanggar aturan dan penerapannya masih sangat kurang bisa dikatakan
gagal untuk diterapkan pada sebagaian tempat dan hanya efektif pada rumah sakit
dan bandara dan tidak adanya monitoring yang dilakukan oleh dinas kesehatan
dan penegak praturan. Serta tidak semua menjalankan kebijakan ini dengan baik,
hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya para pegawai yang melakukan kegiatan
kegiatan merokok di ruang lingkup kantor walikota, dinas kesehatan dan bahkan
pada kantor satpol pp saja banyak para pegawai yang melakukan kegiatan
merokok di dalam ruangan. Segala bentuk permasalahan ini perlu adanya tindak
lanjut dari pemerintah daerah terhadap Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3
tahun 2015.
Kata Kunci : Evaluasi Kebijakan, Kawasan Tanpa Rokok, Kantor Walikota
Palu, Efektifitas, Efesiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas dan
Ketetapan