IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-KTP DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN SIPIL POSO

FIKRY ALFENDY DJODJOKA, Nomor Stambuk B 101 12 075. Judul skripsi “Implementasi Kebijakan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Poso”, yang dibimbing oleh Dr. Daswati, M.Si dan Dr. Hj. Ani Susanti, M.Si.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaen Poso. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan informasi dan evaluasi di kalangan masyarakat umum, khususnya di Kabupaten Poso.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi (pengamatan), penelusuran data sekunder, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan interpretasi makna data, penyajian data dan menarik kesimpulan, data yang terkumpul dikelompokkan dan disajikan dalam bentuk yang sesuai sehingga mudah dibaca dan dipahami.
Hasil penelitian ini yang berdasarkan dari 4 (empat) elemen Edward III oleh pelaksanaan kebijakan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso ternyata tidak menjamin implementasi kebijakan e-KTP bisa berhasil diterapkan dengan baik. Hal ini terbukti dari ketidaksesuaian antara kondisi yang diharapkan dengan kondisi yang ada di lapangan. Hasil penelitian di lapangan terdapat beberapa hambatan dalam pengimplementasian kebijakan e-KTP meskipun sudah sesuai dengan buku panduan e-KTP. Sedangkan yang menjadi target pencapaian dengan adanya kebijakan e-KTP ini yaitu untuk menghindari penduplikasian KTP, mempermudah masyarakat dalam pengurusan dokumen penting, pembukaan rekening bank, serta mencegah terjadinya terorisme di Indonesia. Adapun faktor pendukung dari kebijakan e-KTP yaitu adanya kerjasama yang baik antara masyarakat dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso karena kebijakan ini dilakukan dengan transparan dan terarah sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

Kata Kunci: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi