IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA PALU DALAM MENANGANI PEMULIHAN EKONOMI PEDAGANG KAKI LIMA DI PANTAI TALISE

Kamal Ali Badjerey : B 101 17 158, Prodi Administrasi Publik, Judul
Skripsi, “Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Palu Dalam Menangani
Pemulihan Ekonomi Pedagang Kaki Lima di Pantai Talise”Dibimbing oleh
bapak Mohammad Irfan mufti selaku pembimbing I dan bapak Yulizar
Pramudika Tawil selaku pembimbing II
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan
pemerintah kota palu dalam melaksanakan pemulihaan ekonomi pedagang kaki
lima di pantai talise. Penelitian ini menggunakan model implementasi menurut
Van Meter Dan Van Horn dengan enam variabel yaitu Standar dan sasaran
Kebijakan, Sumber Daya, Komunikasi Antar Badan Pelaksana, Karakteristik
Badan Pelaksana, Lingkungan Sosial, Ekonomi Dan Politik. Tipe Penelitian yang
digunakan adalah tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penentuan
informan dilakukan dengan teknik purposive, jumlah informan adalah 6 orang
yaitu kepala bidang UMKM, kasi ekbang bidang ekonomi dan pembangunan, dan
4 masyarakat pedagang kaki lima. Jenis data yang digunakan yaitu data primer
dan data skunder. Pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara,
dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah koleksi data, kondensasi
data, penyajian data, dan penariakan kesimpulan.
Hasil penelitian yang dapat dismpulkan bahwa implementasi kebijakan
pemerintah kota palu dalam melaksanakan pemulihaan ekonomi pedagang kaki
lima di pantai talise. sudah berjalan, namun belum begitu baik karena masih ada
beberapa kendala jika ditinjau dari 6 aspek yang dikemukakan oleh Van Meter
Dan Van Horn. Pertama: Standar dan sasaran kebijakan yang dianggap kurang
maksimal dimana implementor belum sepenuhnya mengetahui peraturan yang
berlaku. Kedua:sumber dayasumber daya manusia dikatakan belum cukup
memadai, dimana belum tercukupinya sumber daya manusia dalam menjalankan
kebijakan Ketiga: komunikasi antar badan pelaksana yaitu komunikasi antara
dinas koperasi dan UMKM dengan pemerintah kelurahan sudah berkordinasi
dengan baik. Keempat: Karakteristik Badan Pelaksana yaitu belum terlaksa
dengan baik dimana terdapat SOP yang berlaku namun hanya diketahui oleh
sebagian pelaksana kebijakan. Kelima: Lingkungan social, ekonomidan politik:
yaitu tentang aspek social mengenai partisipasi masyarakat yang dianggap cukup
baik yang sudah berperan untuk membantu para pelaksana pemerintahan dalam
menjalankan tugas dan fungsinya, aspek ekonomi yang dinilai belum cukup baik,
aspek politik semua elemen yang terkait sudah mendukung kebijakan pemulihan
ekonomi. Kemudian dari aspek sikap pelaksana yaitu dinas koperasi dan UMKM
tidak memiliki ketegasan dalam prioritas dan non prioritas terkait dengn
pemulihan ekonomi dimana program-program pemulihan ekonomi tidak
terrealisasi dengan baik atau belum tepat saran.
Kata Kunci : Implementasi Kebijakan pemulihan ekonomi