IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGKARAN BUAYA BINAAN BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM SULAWESI TENGAH

Vernanda Christin B 101 19 002, dengan judul “Implementasi
Kebijakan Penangkaran Buaya Binaan Balai Konservasi Sumber Daya Alam
Sulawesi Tengah”. Dibimbing oleh Rizali Djaelangkara selaku Pembimbing
utama bersama Richard F. Labiro selaku pembimbing pendamping.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan
Penangkaran Buaya Binaan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi
Tengah. Metode penelitian yang digunakan Deskriptif Kualitatif, yaitu memberikan
gambaran tentang fenomena atau fokus permasalahan yang tengah diteliti yang
terjadi di lokasi penelitian sesuai fakta yang ada. Teknik pengumpulan data yang
digunakan adalah observasi, wawancara informan secara mendalam dan
dokumentasi untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan berupa data primer dan
sekunder. Sedangkan informan dalam penelitian ini berjumlah 6 orang yaitu 4 orang
dari pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sulawesi Tengah, 1 orang dari pihak CV.Mas Indah dan 1 orang dari pihak Pemerintah Desa Beka.
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori George C. Edward III
dimana ada empat indikator yang digunakan dalam tahapan Implementasi
Kebijakan Penangkaran Buaya Binaan Balai Konservasi Sumber Daya Alam
Sulawesi Tengah. Keempat indikator tersebut yaitu Komunikasi, Sumber Daya,
Disposisi, dan Struktur Birokrasi.
Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan
Penangkaran Buaya Binaan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Tengah sudah berjalan cukup baik pada beberapa indikator yaitu Disposisi dan Sumber daya. Sedangkan pada indikator Komunikasi dan Indikator Struktur Birokrasi belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari komunikasi yang belum berjalan dengan baik antar pihak Pemerintah Pusat dan Balai Konservasi Sumber
Daya Alam (BKSDA) Sulawesi Tengah mengenai Transmisi atau penyebarluasan
informasi kebijakan. Kemudian dari aspek struktur birokrasi Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sulawesi Tengah mengalami masalah dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemberian Izin Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar, dapat dilihat masih menggunakan SOP dari Balai Besar Konservasi
Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Timur. Segala bentuk masalah ini perlu adanya perbaikan dan perombakan agar kedepannya berjalan dengan baik.
Kata kunci : Implementasi kebijakan, Penangkaran Buaya, BKSDA Sulawesi
Tengah, CV.Mas Indah, Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur birokrasi