IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN DONGGALA PROVINSI SULAWESI TENGAH

Kurniati, B10221087. Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap Di Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah.
(dibawah Bimbingan Syahruddin Hattab dan Nuraisyah).
Tujuan penelitian untuk mengetahui sejauhmana Implementasi Kebijakan
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi
Tengah. Kegunaan Penelitian secara aspek Teoritis dan Praktis. Dengan
menggunakan metode Deskriptif Kualitatif dan dengan dasar kualitatif. Dengan
infroman sebanyak 5 orang.
Hasil penelitian dari implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah
Sistematis lengkap di Kabupaten Donggala dengan menggunakan teori dari Van
Meter dan Van Horn,dalam Budi Winarno (2012:159). Sumber daya sudah baik
dan dikatakan efektif apabila penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah
ditetapkan; komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas sudah baik
Komunikasi yang baik akan menghasilkan suatu pelayanan yang baik pula, adapun
faktor atau unsur-unsur dalam komunikasi aparatur antara lain: Siapa yang
dihadapi, dalam penelitian ini yang dihadapi adalah masyarakat yang
mendapatkan pelayanan; karakteristik agen pelaksana sudah baik dan memberikan
pemahaman yang sangat baik bagi masyarakat; kondisi – kondisi ekonomi, sosial
dan politik Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap di Kabupaten
Donggala yaitu sudah baik, namun masih terdapat beberapa masalah yang harus
diperbaiki pada masyarakat. Pada aspek Ukuran Dasar dan Tujuan kebijakan
terdapat masalah yaitu tidak terpenuhinya target atau tujuan, rekomendasinya
adalah menyampaikan usul kepada Bupati agar dapat mengeluarkan Surat Edaran
tentang kewajiban Pemerintah Desa untuk melakukan kegiatan Inventarisasi pajak
di wilayah masing-masing. Dari Aspek Kondisi Ekonomi, diharapkan dapat
berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala mengenai batas
maksimum biaya administrasi desa. Pada kondisi Sosial Pemerintah Daerah
Kabupaten Donggala menerbitkan Surat Edaran kepada masyarakat mengenai
kewajiban memiliki sertipikat dan mengusahakan tanah yang menjadi haknya.