Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar Tradisional Lasoani Kota Palu

ABSTRAK
Mohammad Fadly, B 101 14 016, Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar
Tradisional Lasoani Kota Palu. Dibimbing oleh Ibu Intam Kurnia sebagai
pembimbing utama.
Dalam penelitian ini beberapa permasalahan yang menyebabkan belum
berjalan maksimalnya Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar Tradisional Lasoani
Kota Palu yakni masih kurangnya fasilitas pendukung dalam menunjang tujuan
kebijakan retribusi pasar, pemungutan tarif retribusi yang belum sesuai dengan luas
tempat yang digunakan, serta masalah sanitasi limgkungan. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui Implementasi Kebijakan retribusi Pasar Tradisional Lasoani
Kota Palu. Dasar penelitian ini menggunakan dasar penelitian kualitatif dengan
tipe penelitian deskriptif. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini
berupa data sekunder dan data primer. Penetapan informan dalam penelitian ini
menggunakan purposive dengan menetapkan 6 orang informan yang dianggap
mampu dan mengetahui permasalahan kebijakan retribusi Pasar Tradisional
Lasoani Kota Palu. Sedangkan analisis data meliputi reduksi data, penyajian data,
dan penarikan kesimpulan. Adapun teori yang digunakan yaitu menurut George C.
Edward III yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi/sikap, dan struktur birokrasi.
Hasil penelitian yang dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan
Retribusi Pasar Tradisional Lasoani Kota Palu sudah berjalan, namun belum begitu
baik karena masih ada beberapa kendala jika ditinjau dari 4 aspek yang
dikemukakan oleh George C. Edward III. Pada aspek komunikasi sudah mampu
berjalan dengan baik berdasarkan komunikasi yang dilakukan pengelola pasar
dengan pedagang tentang bagaimana kebijakan retribusi ini dijalankan di pasar
Tradisional Lasoani Kota Palu agar tujuan kebijakan ini dapat diterapkan sesuai
peraturan yang berlaku. Pada aspek sumberdaya belum berjalan dengan optimal
karena fasilitas pendukung yang sudah ada seperti pengeras suara (toa), tempat cuci
tangan umum, dan juga peralatan kebersihan sementara ini belum memadai untuk
mencapai keberhasilan kebijakan tersebut. Selanjutnya contoh sarana dan prasarana
yang masih perlu diperhatikan dari pemerintah melalui Dinas Perdagangan dan
Perindustrian Kota Palu adalah bangunan kantor yang begitu sempit dan belum ada
renovasi bangunan. Juga belum adanya peralatan yang dapat menunjang tugas
administrasi seperti komputer, printer dan lemari. Sehingga Dinas Terkait bisa
segera membantu seluruh komponen dalam mensukseskan kebijakan ini. Pada
aspek disposisi adalah sikap pelaksana kebijakan yang sudah sesuai ketika
menjalankan tugasnya, seperti menarik retribusi dari para pedagang. Pada aspek
struktur birokrasi, pihak pasar dapat melakukan kebijakan retribusi sesuai dengan
S.O.P yang ada, sehingga dalam penilainya mekanisme dapat dikatakan sudah
berjalan baik.
Kata Kunci : Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, Struktur Birokrasi