IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DI KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Dita Maharani, B 101 21 149,” Implementasi Kebijakan Persetujuan Bangunan
Gedung Di Kabupaten Parigi Moutong “. Dibimbing Oleh Slamet Riadi selaku
pembimbing 1 dan Yulizar Pramudika Tawil selaku pembimbing II
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan
Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kabupaten Parigi Moutong. Metode
penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik
pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis
penelitian ini menggunakan teori Van Meter dan Van Horn yang meliputi enam
indikator utama, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik
agen pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi pelaksana, serta kondisi
sosial dan ekonomi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
implementasi kebijakan PBG di Kabupaten Parigi Moutong telah memiliki
landasan hukum, tujuan, dan struktur pelaksana yang jelas. Kebijakan ini
bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, memastikan kesesuaian
pembangunan dengan rencana tata ruang, serta menjamin terpenuhinya standar
teknis bangunan. Namun, pelaksanaan di lapangan belum optimal karena masih
terdapat berbagai hambatan, seperti rendahnya literasi digital masyarakat,
terbatasnya kegiatan sosialisasi, kurangnya sumber daya manusia dan fasilitas
pendukung, gangguan teknis pada sistem OSS-RBA, serta beban ekonomi yang
dirasakan masyarakat. Selain itu, koordinasi antar instansi pelaksana telah
berjalan namun masih menemui kendala terkait kelengkapan dokumen dan
perbedaan persepsi teknis. Sikap pelaksana umumnya positif dan responsif,
meskipun masih terdapat keluhan terhadap kualitas pelayanan. Secara
keseluruhan, implementasi kebijakan PBG di Kabupaten Parigi Moutong belum
sepenuhnya efektif, sehingga perlu dilakukan penguatan kapasitas sumber daya
manusia, peningkatan koordinasi lintas instansi, perluasan sosialisasi kepada
masyarakat, serta penyesuaian kebijakan dengan kondisi sosial ekonomi daerah
agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal.
Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Persetujuan Bangunan Gedung