IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PALU

Tiara Christiawan Putri, Stambuk B 101 21 297 “Implementasi Kebijakan
Perlindungan Anak Dari Tindak Kekerasan Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kota Palu”. Di bimbing oleh Ibu Intam Kurnia M.SI Selaku
Pembimbing I dan Bapak Andi Maman Firmansyah S.Sos.M,A.P Selaku
Pembimbing II
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi
Kebijakan Perlindungan Anak Ke dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak
kekerasan terhadap anak dengan menggunakan teori dari Donald Van Meter dan
Van Horn yaitu Standar dan sasaran kebijakan (Policy Standard and Objectives),
Sumber daya Kebijakan (Policy Resources), komunikasi antar organisasi dan
aktivitas pelaksana (Interorganizational Communication and Enforcement
Activities), Karakteristik agen Pelaksana (The Characteristic of the implementing
Agencies), Kondisi ekonomi, sosial , dan politilk (Economic, Social, and Political
Conditions),Disposisi sikap pelaksana (The Disposition of implementors),
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik
pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi untuk
mengumpulkan data dibutuhkan berupa data primer dan sekunder. Dalam penelitian
ini informan berjumlah 6 orang.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan
anak di Kota Palu belum berjalan secara optimal. Ditandai dengan Standar dan
tujuan kebijakan perlindungan anak yang belum konsisten. namun, dalam
pelaksanaannya masih terdapat kesenjangan antara tujuan kebijakan dan kondisi di
lapangan. Sumber daya kebijakan di (DP3A) Kota Palu baik dari segi jumlah
maupun kapasitas sumber daya manusia serta dukungan sarana dan prasarana,
masih tergolong rendah. Komunikasi antar organisasi telah berjalan dua arah
dengan lembaga mitra, tetapi belum terstruktur dan cenderung bersifat reaktif.
Karakteristik lembaga pelaksana menunjukkan struktur organisasi yang belum
sepenuhnya mendukung efektivitas kebijakan akibat birokrasi yang panjang dan
beban kerja yang tinggi.serta, kondisi sosial, ekonomi, dan politik masyarakat yang
masih permisif serta rendahnya pemahaman tentang kekerasan terhadap anak
menjadi faktor penghambat.
Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Perlindungan Anak,Kekerasan terhadap
Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Kota
Palu