IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA

Mirandha Meidya B10121168, Implementasi Kebijakan Disiplin Pegawai
Negeri Sipil Di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten
Donggala. Dosen Pembimbing I Slamet Riadi dan Dosen Pembimbing II
Yulizar Pramudika Tawil
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan terkait
kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat
Daerah Kabupaten Donggala. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan
menganalisis implementasi kebijakan disiplin PNS berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 serta Peraturan daerah yang berlaku. Penelitian
ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Penelitian ini
menggunakan teori implementasi kebijakan dari Edward III dengan indikator utama
yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi serta struktur birokrasi. Jumlah informan
dalam penelitian ini adalah 5 orang yang merupakan pegawai di Bagian Tata
Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala. Data diperoleh melalui
wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan teknik
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan disiplin PNS secara sistem telah
memiliki dasar hukum yang jelas, saluran komunikasi yang memadai, serta
prosedur pengawasan dan sanksi yang tersedia. Namun, implementasinya masih
belum optimal karena sosialisasi kebijakan sering bersifat reaktif, penerapan sanksi
tidak konsisten, birokrasi pengawasan berbelit, dan budaya kerja pegawai yang
kurang disiplin. Untuk indikator komunikasi telah berjalan melalui berbagai saluran
namun sosialisasinya masih bersifat reaktif, sumber daya manusia dinilai kompeten
tetapi pemanfaatannya belum optimal karena kendala kepemimpinan dan birokrasi,
disposisi pimpinan dan staf menunjukkan sikap positif meski masih terkendala
budaya jam karet serta lemahnya ketegasan sanksi, dan struktur birokrasi sudah
memiliki mekanisme pengawasan berjenjang namun pelaksanaannya di lapangan
seringkali hanya bersifat formalitas. Oleh karena itu, diperlukan penguatan
sosialisasi secara rutin, ketegasan dalam penegakan sanksi, serta penyederhanaan
mekanisme pengawasan agar kebijakan disiplin dapat berjalan lebih efektif.
Kata Kunci: Disiplin PNS, Implementasi Kebijakan, Tata Pemerintahan,
Kabupaten Donggala